PRABUMULIH – DPRD Kota Prabumulih menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus terus diawasi agar berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-XXVI Masa Persidangan Ke-III DPRD Kota Prabumulih, Selasa (28/7/2026), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih.
Rapat dipimpin langsung oleh Deni Victoria, didampingi Wakil Ketua I H. Aryono, S.T., dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom. Turut hadir Wali Kota Prabumulih H. Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., beserta jajaran terkait.
Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tersebut. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengambilan persetujuan anggota DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, serta penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih.
Deni Victoria mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sekadar menjadi tahapan administratif dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yang terpenting, setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Deni.
Menurutnya, persetujuan Raperda tersebut juga mencerminkan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski demikian, sinergi tersebut harus tetap disertai pengawasan yang optimal agar program-program yang dibiayai melalui APBD dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Deni menegaskan, DPRD Kota Prabumulih akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Ia berharap, pengelolaan APBD pada masa mendatang semakin berkualitas, sehingga keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Kita ingin pengelolaan APBD semakin baik dan pada akhirnya mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Prabumulih,” pungkasnya.
