PALI – Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pimpin langsung rapat internal entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan didampingi oleh beberapa pejabat tinggi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Setda), Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Direktur RSUD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim), dan Kepala Dinas PUTR.Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan daerah triwulan I dan 2 tahun 2025 pada Pemkab PALI dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan keuangan daerah apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Pemkab PALI dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik dan taat dengan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati PALI menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemeriksaan tim pemeriksa BPK. Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen untuk selalu menjaga tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip good governance. Wabup juga berpesan kepada para pimpinan OPD untuk terus meningkatkan akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga laporan.
Pemeriksaan oleh BPK RI ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Kabupaten PALI dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan praktik keuangan mereka, seperti penerapan sistem manajemen keuangan yang kuat, peningkatan kapasitas bagi staf dan pejabat keuangan, serta memperkuat pengendalian internal dan proses audit.
Dengan demikian, entry meeting antara Bupati PALI dengan BPK ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten PALI.
