Pramono-Rano Tiba di KPUD Jakarta Untuk Mendaftar, Ahok Terlihat Ikut Mendampingi

Foto by Kumparan

JAKARTA – Bakal pasangan cagub-cawagub yang diusung partai PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno tiba di Kantor KPU Jakarta untuk mendaftar. Mereka mendaftar di hari kedua masa pendaftaran, Rabu (28/8/2024).

Terlihat di lokasi, bakal paslon tersebut tiba sekitar pukul 11.02 WIB. Mereka tampak ditemani oleh beberapa elite PDIP, seperti Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok terlihat ikut mendampingi Pramono-Rano.

Pramono dan Rano Karno nampak datang mengenakan pakaian adat betawi. Pramono mengenakan pakaian khas Betawi berwarna hitam sedangkan Rano berwarna putih.

Kehadiran mereka turut diiringi oleh sejumah tarian ada khas Betawi. Setelah tiba, mereka langsung masuk ke dalam kantor KPUD Jakarta untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata menyebut bahwa setelah pendaftaran, pihaknya akan memeriksa berkas pendaftaran dan dicocokan dari surat B1 KWK yang diberikan dari partai politik.

Kemudian, Wahyu juga menyebutkan bahwa yang bisa masuk ke dalam lingkungan KPUD Jakarta adalah pimpinan parpol pengusung maupun pendukung.

“Salah satu syaratnya adalah mereka pasangan calon hadir, beserta pimpinan parpol yang mengusulkan,” kata Wahyu di Kantor KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Seperti diketahui, Pramono Anung saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Terkait pencalonannya sebagai calon gubernur Jakarta yang diusung PDIP, Wahyu mengatakan bahwa Pramono tak harus mundur saat dicalonkan.

“Merujuk ke PKPU dan peraturan perundang-undangan yang wajib mundur itu adalah anggota TNI, Polri, ASN, kepala desa,” ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun telah memberikan restu bagi Pramono untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta.

“Dua hari yang lalu sudah begitu beliau ditunjuk langsung minta izin ke saya,” kata Jokowi ditemui di RSUP Dr Sardjito, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (28/8/2024).

Soal majunya Pramono, Jokowi mengatakan itu merupakan hak politik Pramono dan PDIP selaku partai pengusungnya.

“Ya itu hak politik. Hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan,” sambung Jokowi.

“Semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya sudah ada hitung-hitungan politiknya saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang gampang,” jelas Jokowi.

Editor: FH

Sumber: Kumparan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *